JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) akan diliburkan sementara selama masa Idul Fitri 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp5 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyaluran terakhir bagi peserta didik telah dilakukan pada 13 Maret 2026, sementara bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita penyaluran terakhir dilakukan pada 17 Maret 2026.

Menurut Dadan, program tersebut akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026 setelah masyarakat merayakan Idul Fitri.

"Untuk yang Idul Fitri, perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah, penyaluran terakhir tanggal 13 Maret 2026 kemarin. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terakhir hari ini. Setelah itu, kita akan merayakan Idul Fitri, dan Program MBG akan kembali operasional tanggal 31 Maret 2026, itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu," ujar Dadan usai pertemuan dengan Jaksa Agung di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Selama periode 18 hingga 24 Maret 2026, BGN tidak melakukan distribusi MBG secara reguler kepada seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-peserta didik.

Baca juga

Kejahatan Siber Mengintai Jelang Lebaran, Waspada Deretan Modus Penipuan Digital

Sebagai solusi, BGN menyalurkan paket makanan lebih awal dalam bentuk bundling makanan sehat.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada 17 Maret 2026, berupa satu paket makanan sehat ditambah tiga paket tambahan untuk alokasi konsumsi pada 18 hingga 20 Maret 2026.

Selain penyesuaian distribusi, Badan Gizi Nasional juga memperkuat pengawasan terhadap anggaran MBG. Untuk itu, BGN menggandeng Kejaksaan Agung melalui jaringan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Dadan menegaskan bahwa kerja sama ini bukan untuk mempersulit mitra pelaksana program, melainkan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

Baca juga

BGN: MBG Libur Selama Lebaran, Hemat Sekitar Rp5 Triliun

BGN bahkan berencana menempatkan pejabat dari Kejaksaan Agung pada posisi strategis di internal lembaga tersebut.

"Saya juga meminta ada komponen dari Kejagung yang kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat untuk memperkuat BGN di pusat, pejabatnya eselon dua dan hingga saat ini baru satu orang, tadi itu yang saya bicarakan dengan Jaksa Agung dan Jamintel," tuturnya. (*)